Strategi pemerintah dalam mencegah penyimpangan anggaran di Kota Manna menjadi perhatian utama bagi para pemangku kebijakan. Dalam mengelola anggaran yang besar, risiko terjadinya penyimpangan anggaran sangatlah tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mencegah hal tersebut terjadi.
Menurut Bupati Kota Manna, strategi pemerintah dalam mencegah penyimpangan anggaran di Kota Manna adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. “Kami harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat,” ujar Bupati.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan akan lebih sulit bagi oknum yang ingin melakukan penyimpangan anggaran untuk beraksi. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah korupsi di sektor publik.
Selain itu, pemerintah juga harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan akan lebih mudah bagi pemerintah untuk mendeteksi adanya penyimpangan anggaran dan segera mengambil tindakan preventif.
Namun, tidak hanya cukup dengan memiliki strategi saja. Implementasi dari strategi tersebut juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, “Tidak hanya sekadar memiliki rencana pencegahan penyimpangan anggaran, tetapi pemerintah juga harus melaksanakan rencana tersebut dengan konsisten dan tegas.”
Dengan adanya strategi pemerintah yang tepat dan implementasi yang baik, diharapkan kasus penyimpangan anggaran di Kota Manna dapat diminimalisir dan anggaran yang sudah dialokasikan dapat digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat.