Peran Pemerintah dalam Mengelola Dana Publik di Kota Manna sangat vital untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pemerintah daerah, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik yang berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana perimbangan.
Menurut Bupati Bengkulu Selatan, Dirman, “Pemerintah daerah harus mampu mengelola dana publik dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik.”
Salah satu contoh peran pemerintah dalam mengelola dana publik di Kota Manna adalah melalui penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manna, Andi, “Penyusunan APBD harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti DPRD, OPD, dan masyarakat, agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik.”
Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap pengelolaan dana publik sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.”
Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dalam mengelola dana publik di Kota Manna, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Namun, tentu saja, peran aktif dari masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana publik juga sangat diperlukan agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan transparan.