Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Pengawasan APBD Kota Manna


Pentingnya Keterbukaan Informasi dalam Pengawasan APBD Kota Manna

Keterbukaan informasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan APBD Kota Manna. Dengan keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah.

Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci utama dalam pengawasan penggunaan anggaran. “Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi pengelolaan APBD agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi dalam pengawasan APBD. Salah satunya adalah minimnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran daerah. Hal ini diungkapkan oleh Yulius, seorang aktivis masyarakat Kota Manna. “Masyarakat harus aktif dan proaktif dalam meminta informasi terkait APBD kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran,” katanya.

Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi dalam pengawasan APBD. Dengan memberitakan secara transparan dan obyektif terkait penggunaan anggaran daerah, media dapat menjadi penjaga keuangan daerah yang efektif.

Dalam hal ini, Bupati Kota Manna, Dedi Widarto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dalam pengawasan APBD. “Kami akan terus berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait penggunaan anggaran daerah kepada masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat sangat kami harapkan dalam upaya mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah,” ucapnya.

Dengan demikian, keterbukaan informasi memang sangat penting dalam pengawasan APBD Kota Manna. Dengan melibatkan masyarakat dan media massa, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua pihak perlu bersinergi dalam meningkatkan keterbukaan informasi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.