Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Kota Manna
Transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan oleh pemerintah benar-benar digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab. Kota Manna sebagai salah satu daerah di Sumatera Selatan juga harus memperhatikan hal ini agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Menurut Bambang Widodo, seorang pakar keuangan daerah, transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir,” ujarnya.
Kota Manna seharusnya memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa setiap lembaga publik wajib memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.
Sekretaris Kota Manna, Rina Fitriani, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Kami telah membentuk tim pengawas anggaran yang akan memastikan setiap pengeluaran anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Namun, masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam hal transparansi pengelolaan anggaran di Kota Manna. Menurut Lutfi Ahmad, seorang aktivis anti korupsi, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan harus dilibatkan secara aktif agar dapat memastikan penggunaan anggaran yang benar dan tepat sasaran,” ucapnya.
Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, diharapkan Kota Manna dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan anggaran.