Tata kelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu kunci untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, “Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah merupakan pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.” Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat dari pakar tata kelola keuangan daerah, Prof. Dr. Maksum Machfoedz, yang menyatakan bahwa “Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang baik, risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah akan semakin tinggi.”
Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah adalah dengan menerapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, segala transaksi keuangan daerah dapat tercatat dengan jelas dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.
Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah.”
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah, peran serta semua pihak sangat diperlukan. Baik itu pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak, diharapkan tata kelola keuangan daerah dapat semakin transparan dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.